Syarat Pendirian PT Terbaru 2025: Legalitas Usaha yang Mudah dan Aman
Jasaperizinanusaha.id – Syarat pendirian PT adalah langkah awal yang wajib dipahami oleh siapa saja yang ingin membangun usaha berbadan hukum. Di tahun 2025, pemerintah terus menyempurnakan sistem digitalisasi perizinan usaha melalui OSS RBA, sehingga proses legalitas PT menjadi lebih efisien. Namun, penting bagi calon pengusaha untuk memahami seluk-beluk pendirian PT — mulai dari dokumen, struktur kepemilikan, hingga ketentuan hukum — agar tidak salah langkah.
POPJASA hadir untuk membantu para pemilik usaha, UMKM, hingga perusahaan besar yang ingin menjalankan bisnis secara sah, profesional, dan terpercaya. Artikel ini akan membahas secara lengkap dan praktis mengenai apa itu PT, alasan mengapa penting untuk mendirikannya, hingga syarat umum pendirian PT yang wajib dipenuhi.
Apa Itu PT dan Mengapa Harus Mendirikannya?
Pengertian PT Menurut Hukum Indonesia
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam PT, pemilik modal memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimilikinya.
PT merupakan bentuk badan usaha yang paling umum digunakan di Indonesia karena memberikan struktur yang jelas dan pengakuan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan. Kini, pendirian PT bisa dilakukan secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission) dan harus memenuhi ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM serta peraturan teknis dari instansi terkait.
Manfaat Mendirikan PT (Legal, Kredibilitas, Perlindungan Hukum)
Mendirikan PT memiliki banyak manfaat, baik secara fungsional maupun emosional, bagi pemilik bisnis:
- Perlindungan Hukum
PT sebagai badan hukum terpisah memberikan perlindungan terhadap aset pribadi pemilik jika perusahaan mengalami kerugian atau gugatan hukum. - Meningkatkan Kredibilitas Bisnis
Usaha dengan badan hukum PT akan terlihat lebih profesional dan terpercaya di mata mitra bisnis, klien, dan investor. - Perlindungan Merek dan Legalitas Produk
Dengan badan hukum yang jelas, perusahaan lebih mudah mengurus izin edar BPOM, sertifikat PIRT, hingga paten merek dagang. - Akses terhadap Pendanaan dan Tender
Banyak lembaga keuangan dan pemerintah mewajibkan badan usaha berbentuk PT untuk mengajukan pembiayaan atau mengikuti proyek resmi. - Mencegah Konflik Internal
Struktur kepemilikan dan pembagian saham dalam PT membantu menghindari konflik antar pemilik, karena segalanya diatur melalui akta dan AD/ART.
Syarat Umum Pendirian PT
Meskipun pendirian PT kini bisa dilakukan secara online, tetap ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi agar prosesnya berjalan lancar. Berikut syarat-syarat umum yang perlu diperhatikan:
Minimum Modal Dasar dan Disetor
Salah satu hal penting dalam syarat pendirian PT adalah menentukan modal dasar dan modal disetor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, tidak ada batas minimal modal dasar untuk PT biasa, namun umumnya ditetapkan oleh para pendiri dalam akta notaris.
Untuk PT Perorangan, modal disetor minimal adalah Rp50 juta sesuai regulasi OSS. Modal disetor ini merupakan jumlah yang benar-benar dimiliki dan siap digunakan untuk menjalankan usaha, bukan hanya angka di atas kertas.
Modal dasar dan disetor akan tertuang dalam Akta Notaris, dan menjadi salah satu dokumen penting untuk pendaftaran ke Kemenkumham serta penerbitan SK Kemenkumham.
Jumlah Pemilik/Saham Minimal
Dalam PT biasa, minimal harus ada dua orang pendiri, baik WNI maupun WNA, kecuali untuk PT Perorangan yang hanya memerlukan satu pemilik. Masing-masing pemilik akan menyetorkan modal dan mendapatkan saham sesuai porsi kontribusinya.
Porsi kepemilikan ini penting untuk pengaturan dividen, hak suara dalam RUPS, hingga pengambilan keputusan strategis dalam perusahaan. Semua informasi ini harus dicantumkan secara jelas dalam akta pendirian PT dan Anggaran Dasar.
Struktur pemilik saham juga akan berpengaruh dalam proses penyesuaian di OSS RBA, serta untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP Badan.
Identitas Pemilik dan NPWP Pribadi
Setiap pendiri PT harus melampirkan dokumen identitas, antara lain:
- KTP dan NPWP pribadi untuk WNI
- Paspor dan KITAS/KITAP untuk WNA (jika ada WNA sebagai pemilik)
- Email dan nomor telepon aktif
- Alamat domisili perusahaan (bisa virtual office sesuai zona peruntukan)
Data tersebut akan digunakan dalam proses pembuatan akun OSS, pendaftaran legalitas, hingga pelaporan pajak badan usaha. Untuk pengurusan di notaris, juga akan dilakukan cek nama PT untuk memastikan nama yang dipilih belum digunakan oleh pihak lain.
Selain itu, saat proses pendaftaran, OSS juga akan menghasilkan NIB, izin usaha, dan izin lokasi secara otomatis. Sistem ini mempercepat seluruh alur perizinan sehingga lebih efisien dan akuntabel.
Dengan memahami seluruh syarat pendirian PT seperti modal, struktur pemilik, dan dokumen identitas, pemilik usaha dapat mempersiapkan diri dengan matang sebelum memulai proses legalitas usaha mereka. Artikel ini merupakan bagian dari seri pembahasan lengkap seputar pendirian PT, termasuk prosedur, perbedaan PT Perorangan dan PT biasa, hingga biaya dan waktu yang dibutuhkan — semua akan dibahas pada artikel selanjutnya.
Sebagai penyedia jasa legalitas usaha terpercaya, POPJASA siap membantu Anda dalam seluruh proses pengurusan akta notaris, SK Kemenkumham, hingga pendaftaran OSS RBA untuk mendapatkan NIB, dan NPWP Badan. Karena dengan memenuhi semua syarat pendirian PT, bisnis Anda siap tumbuh secara sah dan berkelanjutan.
Dokumen yang Diperlukan untuk Mendirikan PT
Untuk dapat memulai proses legalisasi usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas, Anda perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting. Kelengkapan dokumen ini menjadi syarat wajib dalam setiap tahapan legalitas, baik untuk pengurusan Akta Notaris, SK Kemenkumham, hingga penerbitan NIB dan izin usaha melalui OSS RBA.
KTP dan NPWP Para Pendiri
Dokumen pertama yang harus disiapkan adalah KTP dan NPWP pribadi dari masing-masing pendiri. Jika PT didirikan oleh dua orang atau lebih (PT biasa), maka masing-masing pendiri wajib menyerahkan KTP dan NPWP yang masih aktif.
Bagi pendiri yang belum memiliki NPWP pribadi, bisa mengurus terlebih dahulu ke kantor pajak atau melalui DJP Online. NPWP sangat penting untuk keperluan pengajuan NPWP Badan dan pelaporan pajak perusahaan di masa depan.
Untuk PT Perorangan, hanya diperlukan satu KTP dan NPWP milik pemilik tunggal. Namun, tetap harus menggunakan identitas yang valid dan sesuai domisili usaha yang akan digunakan saat mendaftar ke OSS.
Nama PT dan Pengecekan Ketersediaan
Selanjutnya adalah nama PT. Penentuan nama tidak bisa sembarangan karena harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nama perusahaan harus:
- Menggunakan huruf latin
- Tidak menyerupai atau mirip dengan nama lembaga pemerintah
- Tidak mengandung unsur negatif, cabul, atau bertentangan dengan kesusilaan
- Belum digunakan oleh PT lain yang telah terdaftar
Proses cek nama PT dilakukan melalui sistem AHU Kemenkumham untuk memastikan ketersediaannya. Nama yang lolos verifikasi akan digunakan dalam akta pendirian.
Tips: Usahakan nama PT mencerminkan bidang usaha Anda agar mudah dikenali dan terasosiasi dengan produk/jasa yang ditawarkan.
Akta Notaris dan SK Kemenkumham
Setelah dokumen identitas lengkap dan nama PT disetujui, langkah berikutnya adalah membuat Akta Pendirian PT di hadapan Notaris berwenang. Akta ini berisi:
- Data para pendiri
- Struktur pemegang saham
- Modal dasar dan modal disetor
- Tujuan usaha (KBLI)
- Ketentuan Anggaran Dasar (AD/ART)
Setelah akta selesai, Notaris akan mengajukan permohonan pengesahan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK Pengesahan Badan Hukum. SK ini menjadi bukti sah bahwa PT telah diakui secara hukum dan dapat menjalankan usahanya.
SK Kemenkumham juga menjadi syarat utama untuk melanjutkan ke proses pendaftaran OSS dan pengurusan dokumen legalitas lainnya seperti NPWP Badan, izin usaha, dan izin lokasi.
Prosedur Lengkap Pendirian PT
Setelah semua dokumen disiapkan, Anda bisa mulai mengikuti alur prosedur legalitas. Di bawah ini adalah langkah-langkah pendirian PT sesuai ketentuan terbaru dan terintegrasi dengan sistem OSS RBA.
Pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris
Langkah awal prosedur adalah membuat Akta Pendirian PT. Anda harus datang ke notaris dengan membawa dokumen berikut:
- Fotokopi KTP dan NPWP para pendiri
- Nama PT yang sudah dicek ketersediaannya
- Struktur kepemilikan saham
- Domisili perusahaan (alamat kantor atau virtual office)
- Bidang usaha berdasarkan klasifikasi KBLI terbaru
Notaris akan menyusun akta dan Anggaran Dasar berdasarkan data yang Anda berikan. Setelah selesai, akta tersebut akan ditandatangani oleh seluruh pendiri di hadapan notaris.
Perlu dicatat, akta notaris adalah dokumen hukum yang sangat penting. Seluruh data yang tercantum di dalamnya akan digunakan dalam pengajuan legalitas ke Kemenkumham dan OSS RBA.
Pengajuan ke Kemenkumham
Langkah kedua adalah mengajukan pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM. Pengajuan ini biasanya dilakukan oleh notaris secara online melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum).
Proses ini mencakup:
- Upload Akta Pendirian dalam format PDF
- Upload dokumen identitas pendiri
- Melengkapi form pendaftaran badan hukum
- Pembayaran biaya pengesahan (PNBP)
Jika semua dokumen dan data telah sesuai, maka Kemenkumham akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan PT. Waktu proses biasanya hanya 1-3 hari kerja tergantung kelengkapan dokumen.
Dengan SK ini, PT Anda sudah sah secara hukum dan bisa mulai mengurus izin lainnya untuk beroperasi secara legal.
Pendaftaran OSS RBA untuk NIB dan Izin Usaha
Langkah berikutnya adalah mendaftarkan perusahaan Anda ke sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). OSS adalah portal terintegrasi nasional yang menangani penerbitan:
- NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Izin Usaha
- Izin Lokasi
- Izin Komersial atau Operasional
Langkah-langkahnya sebagai berikut:
- Membuat akun OSS dengan menggunakan email aktif
- Mengisi data perusahaan seperti nama PT, alamat, pemilik, dan bidang usaha
- Memilih KBLI usaha sesuai dengan kegiatan bisnis yang dijalankan
- Mengunggah dokumen pendukung seperti SK Kemenkumham dan akta
- Sistem OSS akan mengeluarkan NIB secara otomatis
NIB sekaligus berfungsi sebagai TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan API (Angka Pengenal Impor) jika dibutuhkan. Anda juga bisa langsung mengurus izin-izin tambahan seperti:
- PIRT (Produk Industri Rumah Tangga)
- Sertifikasi BPOM
- Surat Keterangan Domisili Usaha
- Sertifikasi Halal (jika relevan)
Dengan NIB dan izin usaha dari OSS, maka perusahaan Anda telah legal dan siap menjalankan operasional bisnis, baik secara offline maupun online, serta dapat mengikuti tender, menjalin kerja sama dengan institusi, dan membuka rekening atas nama perusahaan.
Ingin urus PT tanpa ribet dan sesuai aturan? Serahkan prosesnya ke POPJASA, mitra legalitas usaha terpercaya di Indonesia. Tim kami akan bantu Anda dari A-Z: dari pembuatan akta, pengurusan SK Kemenkumham, sampai mendapatkan NIB dan izin usaha melalui OSS RBA.
Perbedaan Syarat PT Perorangan dan PT Biasa
Bagi para pelaku usaha yang ingin melegalkan bisnisnya, memilih bentuk usaha yang tepat sangat penting. Dua jenis PT yang umum dikenal adalah PT Perorangan dan PT Biasa (Perseroan Terbatas Umum). Masing-masing memiliki keunggulan dan perbedaan signifikan, khususnya dari segi syarat pendirian.
Jumlah Pendiri
Perbedaan paling mendasar antara PT Perorangan dan PT Biasa terletak pada jumlah pendiri:
- PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang yang bertindak sebagai pemegang saham sekaligus direktur.
- PT Biasa wajib didirikan oleh minimal dua orang sebagai pemegang saham, yang juga bisa merangkap jabatan direktur dan komisaris.
Artinya, jika Anda adalah seorang pelaku usaha UMKM atau pebisnis pemula yang ingin mendirikan usaha sendiri tanpa rekan, maka PT Perorangan adalah pilihan ideal karena lebih sederhana dan cepat dalam proses pendiriannya.
Persyaratan Dokumen
Meskipun keduanya tetap membutuhkan dokumen identitas pribadi, seperti KTP dan NPWP, terdapat sedikit perbedaan administratif.
Untuk PT Perorangan, dokumen yang dibutuhkan:
- KTP dan NPWP pemilik tunggal
- Domisili usaha
- Nama usaha dan KBLI yang sesuai
Untuk PT Biasa, dokumen yang harus disiapkan meliputi:
- KTP dan NPWP masing-masing pendiri (minimal dua orang)
- Struktur kepemilikan saham
- Akta notaris (dibuat langsung saat pendirian)
- SK Kemenkumham sebagai pengesahan badan hukum
Perlu dicatat bahwa akta notaris tidak diwajibkan untuk PT Perorangan, karena cukup melalui pendaftaran mandiri via OSS. Namun, untuk PT Biasa, akta notaris adalah bagian wajib dari proses legalitas.
Kemudahan dan Fleksibilitas
Dalam hal fleksibilitas, PT Perorangan unggul untuk usaha mikro dan kecil. Tidak hanya karena prosesnya lebih cepat dan murah, tetapi juga karena pelaporannya disederhanakan. Contohnya:
- Laporan tahunan hanya berupa pernyataan tanggung jawab
- Tidak wajib menyelenggarakan RUPS
- Tidak perlu susunan dewan direksi dan komisaris
Sedangkan PT Biasa lebih cocok untuk perusahaan menengah hingga besar yang memiliki banyak pemegang saham atau investor, karena struktur dan pelaporan yang lebih kompleks.
Dengan kata lain, PT Perorangan sangat ideal untuk UMKM dan pelaku bisnis online yang baru memulai usaha dan ingin menjalankan semuanya secara efisien.
Berapa Biaya dan Lama Proses Pendirian PT?
Biaya dan waktu adalah dua hal utama yang sering ditanyakan oleh calon pengusaha sebelum mendirikan PT. Keduanya bisa bervariasi tergantung jenis PT yang dipilih dan apakah menggunakan jasa profesional seperti POPJASA.
Estimasi Biaya Legalitas (Kisaran Harga Umum)
Secara umum, berikut estimasi biaya yang dibutuhkan:
- PT Perorangan: mulai dari Rp1.000.000 – Rp1.500.000, tergantung kota dan layanan tambahan.
- PT Biasa: mulai dari Rp2.500.000 – Rp7.000.000, tergantung kompleksitas struktur perusahaan, notaris, dan domisili.
Biaya ini bisa mencakup:
- Pembuatan akta (untuk PT Biasa)
- Pengurusan SK Kemenkumham
- Pendaftaran OSS dan penerbitan NIB
- NPWP Badan dan izin usaha lainnya
Perlu diperhatikan bahwa biaya bisa lebih mahal jika menambahkan layanan seperti rekening bank perusahaan, virtual office, atau pendampingan BPOM/PIRT.
Waktu Proses Normal vs Ekspres
Waktu pendirian juga berbeda-beda, terutama jika memilih paket layanan ekspres:
- PT Perorangan: 1–3 hari kerja (karena prosesnya cukup melalui OSS RBA)
- PT Biasa: 5–10 hari kerja (tergantung kelengkapan dokumen dan kecepatan notaris)
Jika Anda menggunakan layanan profesional seperti POPJASA, maka prosesnya bisa lebih cepat karena semua tahapan ditangani langsung oleh tim ahli, termasuk pengajuan ke Kemenkumham dan OSS.
Dimana Bisa Mengurus Pendirian PT Secara Praktis?
Di era digital saat ini, mengurus legalitas usaha tidak harus repot ke kantor instansi satu per satu. Anda bisa menyerahkan semua prosesnya kepada penyedia jasa legalitas yang terpercaya.
Alasan Menggunakan Jasa POPJASA
POPJASA hadir sebagai solusi legalitas usaha yang cepat, mudah, dan terpercaya. Kami sudah membantu lebih dari 50.000 pengusaha di seluruh Indonesia untuk mengurus PT, CV, PIRT, BPOM, hingga izin lainnya.
Mengapa banyak pengusaha memilih POPJASA?
- Proses cepat dan transparan
- Bisa dilakukan 100% online
- Tim legal yang berpengalaman dan bersertifikat
- Harga terjangkau, bisa dicicil
- Laporan progres real time via WhatsApp
Dengan pengalaman lebih dari 7 tahun, POPJASA memahami setiap detail hukum dan sistem terbaru, termasuk integrasi OSS RBA dan kebijakan terbaru Kemenkumham.
Keunggulan POPJASA Dibanding Kompetitor
POPJASA bukan hanya sekadar penyedia layanan legalitas biasa. Kami memiliki:
- 10+ cabang resmi yang tersebar di kota-kota besar seperti Bekasi, Bandung, Banjarmasin, Makassar, dan Medan
- Tim legal dan notaris yang berpengalaman di bidangnya
- Customer service responsif setiap hari
- Pelayanan after-sales seperti pembuatan cap, invoice, dan template dokumen usaha
Keunggulan ini membuat POPJASA menjadi mitra terpercaya tidak hanya bagi UMKM, tapi juga bagi perusahaan startup hingga eksportir yang ingin legal secara penuh.
Free Konsultasi & Bonus Lainnya
Setiap klien yang menggunakan layanan POPJASA akan mendapatkan:
- Free konsultasi hukum usaha dan KBLI yang sesuai
- Free pendampingan OSS
- Bonus e-book panduan bisnis
- Template dokumen usaha siap pakai (MoU, invoice, PO, dll)
- Diskon khusus untuk pengurusan legalitas berikutnya (seperti merek, BPOM, dan PIRT)
Semua ini diberikan tanpa biaya tambahan sebagai bentuk dukungan POPJASA terhadap pertumbuhan UMKM Indonesia.
Ingin mendirikan PT tanpa ribet, cepat, dan legal 100%? Serahkan ke tim profesional POPJASA yang siap membantu Anda dari awal hingga PT siap operasional.
💼 Legalitas usaha bukan lagi mimpi—mulailah hari ini bersama POPJASA. Hubungi kami sekarang juga dan dapatkan konsultasi gratis tanpa komitmen!
Kontak POPJASA
- Phone: (031) 5917359
- Telp/WA: 0812-2999-5779
- Email : popjasa@gmail.com
FAQ Seputar Syarat dan Prosedur Pendirian PT
Apa itu OSS dan mengapa penting dalam pendirian PT?
OSS (Online Single Submission) adalah sistem terintegrasi dari pemerintah Indonesia untuk mengurus perizinan usaha secara online. Dalam pendirian PT, OSS digunakan untuk memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha), izin usaha, dan izin komersial. Semua proses legalitas modern saat ini wajib melalui OSS RBA.
Apakah NIB sama dengan SIUP?
Tidak. NIB menggantikan peran SIUP dan TDP. Dengan memiliki NIB, sebuah usaha secara otomatis sudah mendapatkan status legal untuk beroperasi. NIB juga berfungsi sebagai identitas pelaku usaha dalam kegiatan ekspor-impor, perpajakan, dan perizinan lainnya.
Berapa modal minimum untuk mendirikan PT?
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri, namun untuk PT Perorangan, tidak ada kewajiban modal minimum. Sedangkan untuk PT Biasa, meskipun tidak ada angka baku, praktik umumnya adalah minimal Rp50 juta, dengan sebagian wajib disetor di awal.
Apa perbedaan antara NIB dan SK Kemenkumham?
- NIB: Diterbitkan oleh OSS sebagai izin usaha dan identitas resmi usaha.
- SK Kemenkumham: Adalah bukti pengesahan pendirian PT dari Kementerian Hukum dan HAM, yang membuat badan usaha sah sebagai badan hukum.
Bisakah mendirikan PT tanpa NPWP pribadi?
Tidak bisa. Setiap pendiri wajib memiliki NPWP pribadi karena akan digunakan dalam pengurusan NPWP Badan dan pelaporan pajak perusahaan. Jika belum memiliki, sebaiknya urus terlebih dahulu sebelum mengajukan pendirian PT.
Apa itu KBLI dan mengapa penting dalam proses pendirian PT?
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode yang menunjukkan jenis usaha Anda. Pemilihan KBLI yang tepat sangat penting karena menentukan izin apa saja yang akan Anda peroleh melalui OSS, dan apakah kegiatan usaha Anda memerlukan persyaratan khusus.
Apakah PT harus memiliki kantor fisik?
Ya, PT wajib memiliki alamat domisili yang jelas dan dapat diverifikasi. Ini bisa berupa ruko, rumah, atau virtual office (khusus untuk area tertentu seperti Jakarta). Domisili akan memengaruhi lokasi pajak dan perizinan Anda.